Asosiasi Auditor Forensik Indonesia (AAFI) – Mopi menggelar konferensi nasional yang membahas hubungan antara audit forensik dan keamanan data. Acara ini bertujuan untuk memperkuat praktik audit forensik di Indonesia serta meningkatkan pemahaman organisasi tentang perlindungan data digital yang aman dan sesuai regulasi.

Fokus Berita: Konferensi Nasional

Konferensi ini menghadirkan pembicara dari sektor pemerintahan, swasta, dan akademisi. Tema utama adalah “Audit Forensik dan Keamanan Data: Membangun Sistem Transparan dan Tangguh”, menekankan pentingnya kolaborasi antara auditor forensik dan profesional keamanan siber.

Agenda Konferensi

  • Presentasi studi kasus kebocoran data dan praktik audit forensik terbaik.
  • Sesi diskusi tentang standar keamanan data dan kepatuhan regulasi.
  • Workshop interaktif mengenai audit digital dan forensic data analysis.
  • Forum kolaborasi lintas sektor antara auditor, regulator, dan pakar TI.

Pernyataan Ketua AAFI Mopi

Ketua AAFI Mopi menyatakan: “Audit forensik dan keamanan data harus berjalan beriringan. Dengan kolaborasi ini, organisasi bisa lebih cepat mendeteksi kecurangan sekaligus melindungi informasi penting dari risiko digital.”

Dampak dan Harapan

  • Meningkatkan kesadaran organisasi tentang pentingnya audit forensik dan keamanan data.
  • Mendorong adopsi teknologi audit digital dan sistem keamanan informasi yang mutakhir.
  • Membangun jejaring profesional antara auditor forensik, regulator, dan pakar TI.
  • Menyediakan panduan praktik terbaik untuk audit dan keamanan data di berbagai sektor.

Rencana Tindak Lanjut

AAFI Mopi berencana melanjutkan inisiatif ini dengan:

  • Pelatihan sertifikasi audit forensik digital untuk organisasi publik dan swasta.
  • Publikasi panduan audit forensik dan keamanan data secara nasional.
  • Kolaborasi berkelanjutan dengan lembaga keamanan siber dan regulator untuk pertukaran pengetahuan.

Kesimpulan

Konferensi nasional ini menegaskan posisi AAFI Mopi sebagai pelopor pengembangan audit forensik dan keamanan data di Indonesia. Dengan pengetahuan dan jejaring yang diperoleh, organisasi dapat lebih tangguh menghadapi risiko digital dan meningkatkan transparansi dalam tata kelola.